Jakarta, ERANASIONAL.COM – KPK menetapkan mantan pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Reyna Usman sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, proyek tersebut dilaksanakan pada tahun 2012. Saat itu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) adalah Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Saat itu Reyna menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenakertrans periode 2011-2015.

Baca Juga
KPK Temukan Penyelewengan Dana JKN, Negara Rugi Rp 20 Triliun
Polisi Dalami Pelaku Lain dalam Pembunuhan Penjual Gorengan di Padang Pariaman
6 Juta Data NPWP Bocor dan Diperjualbelikan Peretas Bjorka, Ini Kata Sri Mulyani

Alex menjelaskan, perkara korupsi ini berawal dari aduan masyarakat kepada Direktorat Pengaduan Masyarakat dan ditindaklanjuti KPK dengan penyelidikan.

“Dinaikkan ke tahap penyelidikan, penyidikan dengan menetapkan Rey Usman sebagai tersangka,” kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Januari 2024.

Selain Reyna, KPK juga menetapkan seorang aparatur sipil negara (ASN) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Sistem Proteksi TKI Tahun Anggaran 2012, I Nyoman Darmanto sebagai tersangka.

“Selain itu, seorang pihak swasta, yakni Direktur PT Adi Inti Mandiri (AIM) bernama Karunia,” jelasnya.

Tak hanya ditetapkan sebagai tersangka, Reyna Usman dan I Nyoman Darmanto juga ditahan di Rutan KPK selama 20 hari ke depan.

“Terhitung mulai 25 Januari sampai dengan 13 Februari 2024 tersangka ditahan di Rutan KPK,” ucap Alex.

Sementara itu, Direktur PT AIM Karunia, kata Alex, tidak memenuhi panggilan penyidik hari ini. KPK mengultimatum agar yang bersangkutan bersikap kooperatif pada panggila berikutnya.

Dalam perkara ini, Reyna, I Nyoman Darmanto, dan Karunia diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangannya yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp17,6 miliar.

Angka tersebut mengacu pada hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Mereka disangka telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Adapun sistem proteksi TKI itu berupa hardware dan software yang digunakan untuk mengolah data proteksi TKI dengan cepat dan tepat. (*)