Ternyata Sandiaga Uno dan Budi Gunadi yang Usulkan PIK 2 dan BSD Jadi PSN

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan, penetapan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) menjadi proyek strategis nasional (PSN) merupakan usul dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.

Status Bumi Serpong Damai (BSD) sebagai PSN merupakan usul dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

“PIK itu dari Menteri Parekraf (Sandiaga Uno) karena itu bagian dari green destination, jadi bukan kawasan PIK itu. BSD juga begitu, bukan kawasan perusahaan BSD-nya, tapi di situ dari Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin),” ujar Sesmenko Susi usai media briefing di Gedung Kemenko Perekonomian, Selasa.

Sesmenko Susi menjelaskan bahwa status PIK sebagai kawasan PSN merupakan upaya untuk pengembangan hijau (green destination).

Dia meluruskan bahwa bukan semua kawasan PIK 2 ditetapkan sebagai PSN, melainkan kawasan mangrove.

PIK 2 dikembangkan fokus untuk sektor pariwisata hijau, khususnya pesisir kawasan wisata mangrove yang didukung oleh Kemenparekraf.

Total investasi PSN PIK 2 tercatat senilai Rp 65 triliun.

Kemudian, untuk Kawasan Pengembangan Terpadu di BSD difokuskan untuk sektor kesehatan.

Susi menyebutkan kawasan itu akan dibangun sebuah fasilitas riset biomedis.

“Di luar itu, ada kegiatan pendidikan dan sebagainya. Jadi bukan kawasan BSD-nya, hanya sekitar 56 hektar yang khusus nanti sesuai dengan rekomendasi teknis menteri,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan 14 PSN baru guna pemerataan pembangunan di sektor infrastruktur, pariwisata, pendidikan, hingga kesehatan.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, 14 PSN yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu memiliki nilai investasi tinggi dan berdampak ekonomi luas seperti sektor jalan, pelabuhan, kereta api, bandar udara, bendungan, energi, listrik, kesehatan, dan telekomunikasi.

“Cakupan PSN sendiri tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, namun juga memastikan peningkatan pemerataan ekonomi, penyediaan pangan, pengembangan perbatasan, teknologi, pariwisata hingga pendidikan,” ungkapnya.