Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengakui ada praktik illegal mining alias kejahatan pertambangan di Tanah Air.
Dia menekan, illegal mining adalah perkara pelik dan tidak mudah. Karena itu praktiknya harus dibasmi, namun tetap dicarikan jalan keluarnya.
Pengakuan ini sejalan dengan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.
Menurutnya, banyak kasus pertambangan yang berkaitan dengan IUP. Di mana, ada penggarap yang melakukan eksploitasi sumber daya, meski bukan atau di luar wilayah pertambangan pihak tersebut.
“Contoh banyak kasus-kasus di pertambangan sendiri kan, ketika kita punya wilayah tertentu, tetapi tiba-tiba ada penggarap. Dan itu tidak mudah,” ujar Erick saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, ditulis Senin (22/4/2024).
“Kita harus terus menekan yang namanya ilegal mining, tapi dengan memberikan solusi. Karena itu sejak awal saya bilang, ya sudah bagaimana kita duduk dengan mereka, mencari solusi, kan supaya jangan sampai ini belum bayar pajak, tidak tercatat, itu segala,” lanjut dia.
Tak hanya itu, kejahatan pertambangan juga bertolak belakang dengan program hilirisasi yang terus digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Indonesia sendiri berkomitmen memperkuat ekosistemnya atau secara mandiri membangun industri pertambangan dari hulu ke hilir.
“Tentu yang diminta Pak Presiden bahwa harus terjadi hilirisasi. Makanya kita dorong yang namanya nikel,” tutur Erick.
Tinggalkan Balasan