Luhut menjelaskan saran tersebut berkaca dari pengalamannya di pemerintahan.
Menurutnya masalah pemerintahan adalah regulasi yang bertentangan dengan kepentingan nasional, hal ini perlu dibenahi.
Semisal program digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi.
Program tersebut diusulkan kepada Presiden Jokowi dalam mengatasi permasalahan tumpang tindih regulasi.
Selain itu program digitalisasi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan.
“Saya bilang ke Presiden, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi), kita tidak akan maju. Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini,” ujar Luhut. []
Tinggalkan Balasan