Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut kebijakan subsidi listrik 2025 diprioritaskan untuk rumah tangga miskin dan rentan.

“Kebijakan subsidi listrik 2025, yaitu tepat sasaran, diberikan hanya kepada golongan yang berhak untuk rumah tangga, dan kepada rumah tangga yang miskin dan rentan,” kata Arifin dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta, seperti dilansir Antara, Jumat (21/6/2024).

Arifin menyampaikan, kebijakan subsidi listrik 2025 akan mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal dan lingkungan.

Dia menyampaikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan anggaran subsidi listrik sebesar Rp88,36 triliun untuk 2025.

“Subsidi listrik pada RAPBN 2025 diusulkan sebesar Rp83,02 triliun sampai dengan Rp88,36 triliun,” ujar dia.

Ia menuturkan, anggaran yang diusulkan tersebut sudah mengacu pada asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) USD75-85 per barel dan kurs Rp15.300 sampai Rp16.000 per USD.

“Dengan asumsi ICP USD75-85 per barel dan kurs pada kisaran Rp15.300 sampai dengan Rp16 ribu per USD, inflasi sebesar 1,5-3,5 persen sesuai dengan KEM-PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal) 2025 pada 6 Mei 2024,” jelas dia.

Selain itu, dengan asumsi tidak ada penyesuaian tarif listrik untuk golongan pelanggan subsidi.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman merinci target pelanggan subsidi yakni sebesar 41,08 juta, dengan penerima subsidi terbesar berasal dari kalangan rumah tangga yang menggunakan daya sebesar 450 VA, yakni sebesar 45,46–45,99 persen dengan perkiraan anggaran Rp38,18 triliun–Rp40,16 triliun.

Terdapat penerima subsidi berupa rumah tangga dengan daya sebesar 900 VA dengan anggaran subsidi sebesar Rp15,75 triliun-Rp16,68 triliun; bisnis kecil sebesar Rp9,39 triliun-Rp10,18 triliun; industri kecil Rp5,93 triliun-Rp6,51 triliun; pemerintah Rp0,36 triliun-Rp0,39 triliun; sosial Rp12,16 triliun-Rp13,08 triliun; dan lainnya sebesar Rp1,24 triliun-Rp1,34 triliun.