Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah memastikan akan melakukan evaluasi mendalam terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai munculnya kasus keracunan yang menimpa ribuan pelajar di beberapa daerah.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan, program prioritas nasional tersebut harus dijalankan dengan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk insiden, termasuk keracunan makanan.
“Kalau dilihat dari persentase, mungkin jumlah kasus tidak besar dibandingkan total penerima manfaat yang mencapai puluhan juta. Namun program ini sejak awal tidak boleh ada ruang untuk eksiden sekecil apa pun,” tegas Qodari usai menghadiri acara DGVers di Jakarta, Sabtu (20/9/2025).
Menurut Qodari, peristiwa ini menjadi teguran penting bagi pemerintah untuk segera memperkuat sistem pengawasan, mulai dari dapur penyedia makanan, jalur distribusi, hingga mekanisme pengecekan mutu.
“Ini jadi teguran kami, agar segera lakukakan perbaikan kelembagaan dan mekanisme sedang berjalan. Pemerintah harus memastikan hal serupa tidak terulang,” tambahnya.
Sebelumnya, Jumat (19/9/2025) Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan permintaan maaf atas terjadinya insiden keracunan yang mencatat total 5.360 siswa terdampak.
“Atas nama pemerintah dan Badan Gizi Nasional, kami menyampaikan permohonan maaf. Kejadian ini tentu tidak diharapkan,” ujar Prasetyo.
Ia menjelaskan, pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) langsung mengerahkan langkah cepat, mulai dari pemulihan kesehatan korban, pendampingan keluarga, hingga evaluasi menyeluruh terhadap dapur penyedia di lapangan.
Prasetyo menambahkan, kerja sama dengan pemerintah daerah terus diperkuat guna memastikan pelaksanaan program sesuai standar keamanan pangan.
“Evaluasi komprehensif akan dilakukan, agar MBG tetap berjalan dengan aman, terukur, dan memberikan manfaat bagi seluruh penerima,” ucapnya.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan asupan gizi bagi pelajar dan anak-anak di seluruh Indonesia. Namun, insiden keracunan belakangan ini menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat agar tujuan mulia program tetap terjaga.
Reporter: Agung
Tinggalkan Balasan