Managing Director sekaligus Chief India Economist and Macro Strategist serta Asean Economist HSBC, Pranjul Bhandari, menilai bahwa kondisi fiskal Indonesia sepanjang 2025 cenderung longgar, baik dari sisi kebijakan fiskal maupun moneter. Kebijakan tersebut, menurutnya, dilakukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global.
“Defisit APBN pada 2025 memang sudah diperkirakan akan semakin mendekati batas 3%,” ujar Pranjul dalam media briefing daring, Senin (12/1/2026).
Ia menjelaskan bahwa sejak pertengahan 2025, outlook defisit pemerintah telah direvisi melebar menjadi 2,78% dari PDB, dari target awal 2,53%. Namun, realisasi defisit yang mencapai 2,92% dinilai lebih tinggi dari perkiraan pasar.
Menurut Pranjul, faktor utama penyebab pelebaran defisit tersebut adalah rendahnya penerimaan negara, yang tak lepas dari perlambatan aktivitas ekonomi dan melemahnya beberapa sumber pendapatan pajak.
“Defisitnya ternyata sedikit lebih besar dari yang kami perkirakan, terutama karena penerimaan negara yang lebih lemah, yang juga mencerminkan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya kuat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pranjul menyoroti tantangan ekonomi Indonesia pada 2026, khususnya dari sisi sektor eksternal. Ia menilai bahwa ekspor berpotensi melemah setelah efek frontloading pada 2025 berlalu. Frontloading tersebut dilakukan oleh eksportir untuk menghindari potensi kenaikan tarif impor oleh Amerika Serikat (AS).
Meski demikian, HSBC tetap memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 5%, sejalan dengan proyeksi pemerintah. Kebijakan fiskal dan moneter juga diperkirakan masih akan bersifat akomodatif dan stimulatif guna menjaga momentum pertumbuhan.
“Kami memperkirakan kebijakan fiskal dan moneter akan tetap mendukung pertumbuhan sepanjang 2026. Itu akan membantu menjaga stabilitas ekonomi, meskipun ada tekanan dari sisi eksternal,” terang Pranjul.
Tinggalkan Balasan