Presiden RI ke-1, Ir Soekarno (Bung Karno) saat berpidato di Sidang Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). (Foto: Istimewa)

Sampai saat ini, terdapat 45 yang tergabung dalam anggota Komite program Memory of The World, termasuk Indonesia. Komite MoW Indonesia berada di bawah naungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang beranggotakan pakar-pakar dari berbagai instansi.

Di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI sendiri telah menyimpan lebih dari 10.000 naskah kuno dari seluruh aksara Indonesia. Tiga di antaranya, yakni Babad DiponegoroNagarakertagama, dan I La Galigo berhasil mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai Memori Kolektif Dunia.

Tak hanya memfasilitasi preservasi warisan budaya terdokumentasi, Program MoW juga bertujuan untuk menciptakan kesadaran yang lebih besar akan eksistensi dan pentingnya warisan budaya ini.

Tanggap MPR RI

Menanggapi itu, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menyambut gembira penetapan pidato Bung Karno di Sidang Umum PBB tahun 1960 sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Bung Karno berpidato. (Foto: Istimewa)

Dia pun mengucapkan terima kasih kepada UNESCO atas penetapan tersebut. Menurutnya hal ini sudah semestinya dilakukan, sebab pidato Bung Karno yang berjudul ‘To Build the World A New’ (Membangun Dunia Kembali) yang disampaikan di PBB pada 30 September 1960 memang merupakan memori dunia.

“Dalam pidato tersebut, Bung Karno mencetuskan manifesto intelektual, politik dan ideologi yang bersifat internasional, bahwa dunia harus dibangun kembali. Pembangunan dunia kembali disebabkan oleh bangkitnya kemerdekaan di negara Asia-Afrika, sebagai perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme,” jelas Basarah, Jumat (26/5/2023).

Basarah menuturkan, ajakan Bung Karno untuk membangun dunia kembali didasarkan pada Pancasila. Menurut Basarah, di forum dunia yang dihadiri para pemimpin dunia itu, Bung Karno mengenalkan dan menawarkan Pancasila sebagai ideologi internasional.

“Kalau kita simak pidato tersebut, kita seperti menyaksikan kembali api Pancasila yang Bung Karno pidatokan pada tanggal 1 Juni 1945 di sidang BPUPK, di forum internasional,” ujar Basarah.