Aksi unjuk rasa anti tindak pidana perdagangan orang. (Foto: Antara)

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku dirinya mendapat laporan dari Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran (BP3MI), Benny Rhamdani, bahwa sekitar 1.900 mayat korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dipulangkan ke Indonesia.

Jokowi mengungkapkan itu saat memimpin rapat kabinet yang membahas masalah TPPO atau human trafficking.

“Tadi Pak Benny Rhamdani melapor kepada Presiden, kurun waktu satu tahun saja, mayat yang pulang karena TPPO itu mencapai 1.900 orang lebih. Khusus di NTT (Nusa Tenggara Timur), dari Januari hingga Mei tahun ini sudah mencapai 55 orang mayat dipulangkan karena perdagangan orang,” kata Menko Polhukam Mahfud MD di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2023).

Menyikapi persoalan itu, kata Mahfud, Presiden Jokowi mengambil langkah. Satgas TPPO bakal direstrukturisasi.

“Oleh sebab itu, Presiden menyatakan melakukan restrukturisasi Satgas TPPO. Kemudian memerintahkan ada langkah-langkah cepat di dalam bulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, kepolisian, TNI dan aparat-aparat pemerintah yang lainnya bertindak cepat dan hadir untuk persoalan ini,” ujar Mahfud.

Mahfud juga menyampaikan kekhawatiran ASEAN mengenai masalah perdagangan orang. Sejumlah pemimpin ASEAN mendorong Indonesia untuk memimpin penanganan masalah ini.

“Saya kemarin memimpin sidang KTT ASEAN pilar Politik Keamanan. Saat itu semua negara ASEAN meminta kepada kita, Indonesia, agar mengambil posisi kepemimpinan di dalam tindak pidana perdagangan orang,” ungkapnya.

“Karena bagi mereka tindak pidana perdagangan orang ini sudah begitu mengganggu kehidupan bernegara mereka. Karena ini adalah kejahatan lintas negara dan sangat rapi kerjanya,” pungkas Mahfud.

Khusus kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit, kata Mahfud, Presiden Jokowi meminta menindak tegas pihak yang menjadi beking pelaku TPPO.

“Presiden memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak tegas pihak yang membekingi penjahat. Beking bagi kebenaran adalah negara, beking bagi penegakan hukum adalah negara,” ucap Mahfud MD di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2023).