Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan siap mengelola Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) batu bara pemberian pemerintah. Izin tersebut terbit dan mulai dikerjakan Januari 2025 mendatang.

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, membahas konsesi tambang dan investasi di IKN, Kamis (22/8/2024).

“Kami sampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP, sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan,” kata Gus Yahya.

Baca Juga
Daftar 15 Bank di Indonesia yang Bangkrut Sepanjang 2024
Terkuak Fakta Baru Terkait Wasit yang Pimpin Laga Sulteng vs Aceh di PON
KPK Mengaku Sulit Bertemu Presiden Jokowi

PBNU adalah ormas pertama yang telah memproses WIUPK. Ormas keagamaan tersebut dipastikan mendapatkan lahan tambang eks PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Gus Yahya menyebutkan, lokasi tambang batu bara tersebut berada di Kalimantan Timur (Kaltim) dengan luasan 26.000 hektare. Lahan tersebut akan segera digarap oleh badan usaha yang dimiliki PBNU.

“Segera. Segera. Karena IUP sudah keluar. Mudah-mudahan Januari kita sudah bisa bekerja,” ujar Gus Yahya.

PBNU juga menyebut akan membeli tanah seluas 100 hektare (Ha) di Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Nanti insyaallah kami ingin membeli tanah di IKN itu, ya mudah-mudahan bisa sampai 100 hektare misalnya,” ujarnya kepada awak media.
Lahan seluas 100 ha itu akan dibangun fasilitas kesehatan, pendidikan, dan keagamaan. Menurut Gus Yahya, Jokowi merestui rencana tersebut dan akan menyampaikan kepada Badan Otoritas IKN.
Gus Yahya memperkirakan kebutuhan dana investasi untuk membeli lahan di IKN mencapai Rp 2-3 triliun. Hingga kini pihaknya masih menghitung detail nilai investasinya.
“Kami punya adalah gagasan mengenai konsolidasi kapital untuk itu. [Sekitar] Rp 2-Rp 3 triliun. Kira-kira mungkin sekitar itu,” imbuhnya.