Menteri PU, Dody Hanggodo, menyampaikan pihaknya telah menurunkan total 310 personel dari unsur Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya di tiga provinsi tersebut. Para personel bergerak cepat melakukan respons awal, menginspeksi infrastruktur yang terdampak, dan mendukung komando penanganan darurat di daerah setiap harinya.
Selain itu, Kementerian PU juga mengerahkan 298 unit alat berat (seperti excavator dan loader), 121 unit alat pendukung (termasuk hidran umum, mobil operasional, dump truck, dan mobil tangki air), serta 3.727 unit material darurat seperti geobag, bronjong kawat, dan agregat untuk kebutuhan penanganan di seluruh lokasi terdampak.
“Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, karena pemulihan pascabencana tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Sinergi menjadi kunci agar masyarakat dapat segera kembali memperoleh akses layanan dasar dan mobilitas yang aman,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa kebutuhan anggaran penanganan infrastruktur yang dihitung Kementerian PU mencapai Rp51 triliun, dengan porsi terbesar untuk Aceh, disusul Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan bahwa rumah terdampak mencapai 112.551 unit, dan angka tersebut masih berkembang seiring verifikasi lapangan. Pemerintah pusat bersama satgas daerah, BNPB, dan pemda juga telah mengidentifikasi lokasi-lokasi relokasi di tiga provinsi tersebut, terdiri dari delapan lokasi di Aceh, delapan di Sumatera Utara, dan lima di Sumatera Barat.
“Seluruh langkah penanganan dilakukan sesuai arahan Presiden untuk bekerja cepat, tepat, dan berbasis keamanan. Pertimbangan utama dalam relokasi adalah keamanan geologis, legalitas lahan, serta akses masyarakat terhadap ekosistem sosial, seperti sekolah, pasar, fasilitas kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi,” katanya.
Untuk percepatan rekonstruksi, Kementerian PKP telah menyiapkan stok awal panel RISHA produksi UMKM, yaitu 470 unit di Medan dan 140 unit di Bandung. Kementerian PKP juga tengah melakukan perhitungan kebutuhan tambahan serta memanggil Semen Indonesia Group untuk menyusun standar teknis terbaik terkait kualitas, harga, sistem struktur, dan waktu instalasi.
Penanganan rumah terdampak akan dibagi dalam tiga kategori yakni rusak berat, sedang, dan ringan dengan pendekatan pembangunan atau renovasi yang disesuaikan berdasarkan hasil survei teknis di lapangan.
Menko AHY menegaskan bahwa kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting untuk mempercepat pemulihan. Ia memastikan bahwa pemerintah tidak hanya membangun kembali, tetapi membangun lebih baik, lebih kuat, dan lebih tahan terhadap potensi bencana di masa depan.
“Akses jalan adalah yang paling utama karena di tahap tanggap darurat yang terpenting adalah penyaluran logistik,” ucap Menko AHY saat sesi konferensi pers usai rapat.
Ia menjelaskan bahwa untuk beberapa lokasi, perbaikan permanen memerlukan waktu panjang. Karena itu, pemerintah menyiapkan jalur sementara, seperti di Lembah Anai yang menghubungkan Sumbar–Riau. Untuk jembatan yang putus, pemerintah akan menggunakan jembatan perintis satu lajur sebagai solusi sementara.
Hadir dalam rakor ini Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, beserta jajaran; Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, beserta jajaran dan perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Tinggalkan Balasan