JAKARTA, Eranasional.com – Ketua KPK Firli Bahuri mengusulkan agar lembaga yang dipimpinnya mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp249 miliar di 2024.
Firli Bahuri menjelaskan, anggaran tersebut untuk memperkuat program prioritas nasional yang telah dilakukan KPK.
“Berdasarkan data yang kami dapat, pagu indikatif 2024 KPK sebesar Rp1.095.749.163.000. Dan, kami mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp249.688.818.000,” kata Firli Bahuri dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2023).
Firli menjelaskan, beberapa program unggulan KPK di tahun 2024, salah satunya adalah program ‘Politik Cerdas dan Berintegritas’ hingga lanjutan program ‘Desa Antikorupsi’.
Dengan dana tambahan itu, kata Firli, dapat menyukseskan seluruh program prioriotas maupun keunggulan dalam rangka mewujudkan program prioritas nasional.
“Kami masih membutuhkan anggaran sebesar Rp 249.668.818.000,” ucap Firli Bahuri.
Diungkapkannya, pada 2024, Lembaga antirasuah ini akan mengambil 4 dari 7 program prioritas nasional. Tujuannya adalah memperkuat ketahanan ekonomi bagi pertumbuhan kualitas dan berkeadilan, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
“Melaksanakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, serta memperkuat stabilitas politik, hukum, dan keamanan, juga melakukan transformasi,” tuturnya.
Firli pun memaparkan program ‘Politik Cerdas dan Berintegritas 2024’, pihaknya akan mengajak seluruh anggota legislatif, calon Kepala Daerah, baik Provinsi, Kabupaten/Kota, akan mengikuti pendidikan antikorupsi.
“Karena kami ingin tidak ada lagi anggota legislatif, kepala daerah terlibat korupsi,” terangnya.
Menurut dia, program tersebut juga merujuk pada negara lain yang sukses membebaskan negaranya dari praktik korupsi. Firli menegaskan, KPK ingin memberantas praktik korupsi di Lembaga penyelenggara negara.
“Program ini terilhami saat kami bertemu dengan NCCTI, KPK-nya Republik Tiongkok. Dalam jangka 10 tahun mereka berhasilkan membebaskan negara dari praktik korupsi,” ungkapnya.
“Pertanyaannya, apa yang mereka kerjakan? Tertibkan parpol, menertibkan penyelenggara negara, menertibkan BUMN. Untuk itu kami terpanggil melaksanakan program ini dalam upaya pemberantasan korupsi,” pungkas Firli Bahuri.
Tinggalkan Balasan