Ilustrasi penangkapan pelaku narkoba. (Foto: Ilustrasi)

JAKARTA, Eranasional.com – Pemerintahan Jokowi tengah menyiapkan grasi massal kepada para pengguna narkoba.

Hal itu diungkap Menko Polhukam Mahfud Md selepas mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Negara pada Kamis, 12 Oktober 2023.

Untuk kebijakan dimaksud, pihaknya kata Mahfud, tengah melakukan kajian termasuk melakukan diskusi dengan Mahkamah Agung.

“Itu nanti akan diteliti satu-satu, lalu kita akan usulkan pemberian grasi massal. Pemberian grasi massal itu tentu harus didiskusikan juga dengan Mahkamah Agung, itu sedang kami rancang sekarang,” ujarnya dilansir dari laman Setkab pada Jumat, 13 Oktober 2023.

Disebutnya, pemberian grasi massal ini bukan yang pertama kali di Indonesia. Sebelumnya hal serupa pernah dilakukan saat pandemi Covid-19 lalu. 

Mahfud berharap kebijakan pemberian grasi massal bagi para pengguna narkoba tersebut akan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.

Ilustrasi penangkapan pelaku narkoba. (Foto: Ilustrasi)

“Untuk rencana pemberian grasi massalnya itu diusahakan sebelum 2024 berakhir, itu sudah bisa dilaksanakan. Tapi ini sekarang baru pada tingkat Menko Polhukam dengan para menteri, nanti sesudah semuanya siap akan disampaikan ke Presiden untuk keputusan sidang kabinet,” jelasnya.

Dalam ratas yang dipimpin Presiden Jokowi, membahas mengenai pemberantasan dan penanganan narkoba di Indonesia.

Mahfud mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan yang menyasar para pengguna, pengedar, hingga bandar narkoba.

“Yang paling banyak tentu yang jadi korban itu pengguna, yang menyebabkan lapas-lapas itu sudah sangat padat. Kemudian, untuk pengedar, bandar dan sebagainya nanti akan diadakan tindakan-tindakan tertentu yang sekarang sedang dirancang oleh Polri, oleh Kepala BNN,” ujarnya.

Pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah infrastruktur pendukung pemberantasan dan penanganan narkoba. 

Salah satunya penyiapan lapas dengan sistem keamanan tinggi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Kemenkumham itu sudah menyiapkan penjara atau lapas yang super security, yang nanti juga insya Allah akan ditinjau oleh Presiden. Untuk satu peresmiannya mungkin di Nusa Kambangan,” ujarnya.