Prioritas pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan konsistensi dalam implementasi penegakannya, memberi jaminan bagi investasi dan pembangunan ekonomi serta memberi perlindungan kepada masyarakat. Dalam pembangunan politik, negara kita menganut demokrasi di mana kekuasaan berada di tangan rakyat.
Dalam implementasinya, demokrasi membutuhkan nomokrasi. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat sedangkan nomokrasi adalah kedaulatan hukum. Demokrasi tanpa nomokrasi akan anarkis. Sementara nomokrasi tanpa demokrasi akan sewenang-wenang sehingga keduanya harus berjalan seiring dan seimbang.
Demokrasi menghargai perbedaan dan perbedaan itu adalah fitrah, ciptaan Tuhan. Perbedaan di antara manusia baik ras, suku maupun agama itu karena diciptakan dan dikehendaki oleh Tuhan sendiri.
`Walau sya`allahu laja`alakum ummataw wahidataw wa lakil liyabluwakum fi ma atakum fastabiqul-khairat.`
Kalau Allah mau kamu semua itu hanya satu jenis, tidak berbeda-beda, tetapi justru saya Tuhan yang menyebabkan kamu itu berbeda-beda agar kamu semua berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan.
Itu firman Tuhan. Indonesia yang beragam membutuhkan toleransi dan akseptasi. Akseptasi maknanya, semua anak bangsa bisa bergabung dan bekerja sama dengan tetap dalam keyakinannya masing-masing.
Kita semua ketemu dalam prinsip kalimatun sawa, yaitu memperjuangkan sesuatu yang sama di antara perbedaan, tidak perlu menajamkan perbedaan di antara kita yang memang sejatinya tidak bisa disatukan dalam semua hal.
Tinggalkan Balasan