Namun Anies dan Ganjar bersikeras meminta Prabowo membuka data tentang pertahanan Indonesia dalam debat.
Menurut mereka, transparansi perlu dilakukan Prabowo selaku Menteri Pertahanan yang sedang menjabat.

Padahal dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pertahanan merupakan aspek yang membahayakan kedaulatan negara jika dibuka kepada publik. Diatur dalam Pasal 17 huruf c sebagai berikut. (*)