Jakarta, ERANASIONAL.COM – Empat menteri akan dimintai keterangan oleh Mahkamah Konstitusi, Jumat 4 April 2024.

Kuasa Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, berharap hakim konstitusi memberikan kesempatan kepada pihaknya untuk bertanya kepada 4 menteri tersebut.

“Buat saya, tentu akan lebih baik kalau kami diberikan waktu. Tapi kalau itu kebijaksanaan dari majelis hakim kami menerima itu sepenuh hati,” kata Todung, dikutip dari Kompas TV.

“Buat kami itu suatu langkah maju dari Mahkamah Konstitusi untuk mengungkap apa yang disebut kecurangan pemilu atau ada yang menyebut kejahatan pemilu,”sambungnya.

Todung lebih lanjut mengapresiasi keputusan hakim untuk memanggil empat menteri karena bisa jadi bukti dan kesaksian hingga keterangan ahli tidak cukup.

“Kalau hanya saksi dan ahli yang kami bawa, kalau hanya bukti yang kami berikan kepada majelis mungkin itu tidak cukup, majelis hakim dihadapkan pada pertaruhan yang luar biasa,” jelas Todung.

“Kalau dalam perkara pilkada majelis hakim sudah memutuskan diskualifikasi terhadap beberapa bupati juga memutuskan pemungutan suara ulang di beberapa tempat, ini kan taruhannya lebih besar, ini (pemilu) presiden wakil presiden, butuh penguatan,”sambungnya.

Todung optimis gugatannya dikabulkan Mahkamah Konstitusi karena melihat dari bukti yang ada.

“Suasana kebatinan dalam ruang sidang itu, pertama dari majelis hakim yang delapan, itu sangat saya apresiasi, kenapa? Karena mereka membuka seluas-luasnya kesempatan bagi kami semua,” ujar Todung.

Sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo memang mengatakan, tidak akan memberikan kesempatan kepada pemohon dan termohon untuk bertanya kepada empat menteri yang akan dipanggil dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

“Ketika MK harus memanggil nanti takutnya ada irisan-irisan dengan keberpihakan, kecuali memang mahkamah yang membutuhkan. Tetapi itu bukan saksi atau ahli,” kata Suhartoyo.

“Tetapi mahkamah bisa memanggil sepanjang dibutuhkan oleh mahkamah, bisa jadi yang diusulkan tadi memang dibutuhkan juga itu sangat tergantung dari bapak nanti. Jadi jika mahkamah yang membutuhkan beliau-beliau tidak boleh melayangkan pertanyaan,”pungkasnya. []