Depok, ERANASIONAL.COM – Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) membeberkan penyebab konlik di Tanah Papua tak kunjung usai.
Menurutnya banyak pejabat di sana masuk bui karena korupsi dana bantuan dari pemerintah.
Bahkan korupsinya berjenjang, mulai dari Gubernur hingga Bupati masuk bui atas keterlibatan kasus korupsi.
Akibatnya masyarakat sengsara karena tak menerima manfaat anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan JK dalam Kuliah Umum bertajuk “Dialog Perdamaian: Jusuf Kalla dan Usaha Mengakhiri Konflik Terbuka” di Auditorium Mochtar Riyadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (Fisip UI), Depok, Jawa Barat pada Kamis, 25 April 2024.
“Banyak anggaran di korupsi. Karena Gubernur, Bupati, Wali Kota banyak masuk penjara tetapi rakyatnya tidak menerima manfaat, ini persoalannya,” kata JK dihadapan mahasiswa.
JK menyebut bahwa pendapatan Papua dari gas hingga Freeport lebih dari Rp 20 triliun ditambah gelontoran dana dari APBN yang mencapai puluhan triliun dari pendapatan asli daerah (PAD).
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ada niatan merampok hasil pendapatan Papua melainkan mensubsidi besar-besaran.
“Pendapatan gas, pendapatan freeport lebih dari Rp 20 triliun. Jadi kita kasih ke Papua dari APBN untuk Otsus dan lainnya per tahun Rp 35 triliun pada waktu itu,”beber JK
“Bukan merampok kita mensubsidi besar sampai sekarang pendapatan Papua kurang lebih Rp 40 triliun tapi anggaran kita Rp 85 triliun jadi kita subsidi besar besaran bukan merampok, bukan,” ujarnya.
Lebih lanjut, JK mengatakan bahwa Papua ingin merdeka tak lain karena merasa dianggap merampok hasil pendapatan.
“Papua tuntutannya ingin merdeka karena merasa dijajah, karena dulu kita dianggap merampok Papua,” jelasnya. []
Tinggalkan Balasan