Jakarta – Anggota DPR RI, Johan Rosihan memberikan respon atas kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Jawa dan Bali mulai tanggal 3-20 Juli 2021, yang hal ini berdampak membatasi aktivitas masyarakat secara lebih ketat daripada yang selama ini sudah pernah berlaku.
Menurutnya pelaksanaan PPKM Darurat ini pemerintah harus memperhatikan kondisi ketahanan pangan di seluruh wilayah Pulau Jawa dan Bali, harus ada pantauan dan solusi terhadap tersedianya akses pangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Karena pembatasan transportasi dan kegiatan ekonomi akan mengganggu sistem pangan yang berjalan terutama terkait kelancaran distribusi dan pasokan pangan dari daerah sentra produksi ke wilayah konsumen di seluruh wilayah Jawa Bali,” ujarnya melalui keteeangan resmi yang diterima oleh Eranasional di Jakarta, Kamis (1/7/2021)
Johan selaku Anggota Komisi IV DPR RI menekan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, stabilitas harga pangan serta menjaga daya beli petani selama pelaksanaan PPKM Darurat tersebut.
“Saya minta pemerintah menjamin sektor Pertanian tetap berjalan dengan aman dan lancar selama PPKM darurat Jawa Bali demi terjaminnya kecukupan pangan masyarakat,” imbuh Johan.
Johan mengatakan bahwa walaupun sektor Pertanian sebagai sektor yang paling tangguh selama masa pandemic namun bukan berarti tidak terdampak, maka kebijakan PPKM Darurat ini harus tegas memberikan jaminan proses produksi dan distribusi produk pertanian dapat berjalan lancar.
Menurutnya pemerintah harus lebih inovatif dalam mengambil kebijakan untuk menumbuhkembangkan kegiatan agribisnis yang sesuai dengan dinamika perubahan perilaku masyarakat selama masa pandemic ini.
“Sehingga diharapkan PPKM Darurat ini tidak mengganggu proses produksi, pengolahan, transportasi dan distribusi logisltik pangan,” urai Johan.
Politisi PKS ini mengungkapkan potensi terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sangat besar terjadi pada masa pelaksanaan PPKM Darurat ini.
Maka menurut Johan harus ada perhatian pemerintah agar menjadikan sektor pertanian, peternakan, perikanan sebagai pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat korban PHK agar roda ekonomi terus tumbuh.
“Jadikanlah sektor Pertanian ini sebagai sektor andalan dalam menyerap tenaga kerja demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada masa pandemi ini,” ucap Johan.
Legislator Senayan dari Pulau Sumbawa ini mendesak pemerintah juga memberikan penguatan pada petani dan nelayan untuk peningkatan nilai jual produk dengan pendekatan pemasaran digital agar masyarakat dapat mengakses produk tersebut untuk kebutuhan sehari-hari selama pelaksanaan PPKM darurat.
“Hal ini penting dilakukan agar model perdagangan dan transaksi sektor Pertanian dapat menguntungkan petani dan nelayan demi meningkatkan kesejahteraan mereka,” tutur Johan.
Selain itu, Legislator dari dapil NTB ini juga memberikan saran kepada pemerintah agar memberikan perhatian untuk membantu petani dalam hal pengembangan pertanian organik karena perhatian konsumen pada masa pandemi selama pelaksanaan PPKM darurat akan berorientasi pada produk organik untuk penguatan imunitas dan kesehatan tubuh.
Politikus PKS ini menyarankan agar diperkuat program pengembangan pertanian organic yang dilakukan oleh seluruh petani kita untuk merespon kecenderungan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk organic selama masa pandemic ini.
“Agar Pertanian kita mampu memberikan solusi dan alternatif bagi terciptanya kesehatan masyarakat yang punya imunitas bagus dan kualitas konsumsi dari bahan pangan yang sehat, bergizi, organic dan aman. Saya berharap PPKM Darurat dijalankan dengan tetap mengedepankan sisi humanis dan disiplin yang berasal dari kesadaran masyarakat,,” tukas Johan.
Reporter: Agung Nugroho
Tinggalkan Balasan