JAKARTA – Dua menteri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dalam dua pekan terakhir. Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai Presiden Jokowi harus segera melakukan reshuffle untuk mengisi posisi yang kosong.
“Tak ada pilihan lain presiden mesti segera reshuffle menteri yang tersangka KPK. Ini penting untuk mengisi kekosongan kementerian. Paling telat akhir bulan ini sudah ada menteri penggantinya,” kata Adi, kepada wartawan, Minggu (6/12/2020).
Adi menilai pergantian pengisi posisi harus benar-benar bersih. Apalagi untuk jabatan menteri sosial yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat.
“Ini semacam kado akhir tahun untuk rakyat. Penggantinya harus bersih dari korupsi. Apalagi Kementerian Sosial yang merupakan urat nadi bantuan masyarakat terdampak Covid perlu segera diganti,” ujarnya.
“Saya tidak habis pikir, bansos Covid sudah dikorupsi. Kitab suci juga pernah dikorupsi sebelumnya. Ada apa dengan negeri ini. Begitulah para elite suka menari mengatasi penderitaan rakyat,” ujarnya.
Senada dengan Ujang Komarudin, Pengamat Politik Universitas Al-Azhar, mengatakan kejadian ini mengindikasikan adanya darurat korupsi di kabinet pemerintahan. Sehingga perlu dilakukan reshuffle.
“Ada dua kasus menteri yang ditangkap KPK. Ini menandakan ada darurat korupsi para menteri. Jika itu terjadi, maka reshuffle perlu dilakukan. Reshuffle itu suatu keharusan,” ujarnya.
Menurutnya, Jokowi berhak melakukan reshuffle dan mendeteksi menteri yang kerap memainkan proyek. Ujang menilai inilah yang harus diwaspadai.
“Karena ini darurat korupsi menteri. Darurat moral. Dan darurat integritas. Jika semuanya rusak, maka Jokowi berhak merombak tidak hanya menteri yang kinerjanya rusak. Tapi juga menteri yang terdeteksi main proyek dan terindikasi atau diduga melakukan korupsi, ”ujarnya.
Sebelumnya, dalam dua pekan terakhir ini dua menteri Jokowi diduga melakukan korupsi. Pada 24 November lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap dan menjadi tersangka kasus suap benih lobster.
Tak sampai dua pekan, Sabtu (5/12) dini hari, KPK kembali menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus suap terkait bansos COVID-19.
Untuk itu, Presiden Jokowi menegaskan tidak akan melindungi siapapun yang terlibat tindak pidana korupsi. Jokowi menilai KPK bekerja secara profesional
“Saya tidak akan melindungi mereka yang terlibat korupsi,” kata Jokowi di Istana Bogor, Minggu (6/12).
“Kami semua yakin KPK bekerja secara transparan, terbuka, bekerja dengan baik, profesional dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” kata Jokowi. (red)
Tinggalkan Balasan