Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pembangunan konektivitas Indonesia berbasis kepulauan bukan kontinental. Adapun pembangunan tidak bisa menggunakan pendekatan negara – negara kontinental.

Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono saat menerima audiensi Rektor UI dan Ikatan Alumni UI 2025-2028 serta PP Ikastara 2023-2026 di kantor Kemenko Infrastruktur, Jakarta, Rabu (22/10).

AHY mengatakan pihaknya akan gagal karena berbeda dengan Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, India, Australia yang merupakan negara kontinental, fokus di transportasi darat menjangkau semua.

Baca Juga
Kebijakan WFH ASN Dimulai April 2026, Hemat BBM hingga Triliunan Rupiah
Kunjungan ke Jepang, Presiden Prabowo Kantongi Investasi Ratusan Triliun
Kemenkes Ingatkan Ancaman Campak, Rumah Sakit Diminta Perketat Protokol

”Kondisi geografis Indonesia didominasi oleh lautan. Maka dari itu perlu diperkuat dermaga, kapal laut dan maskapai penerbangan” ucap AHY.

Maka harus perkuat dermaga, lanjut kata AHY, kapal-kapal laut diperbanyak dan diremajakan, termasuk juga maskapai penerbangan untuk menjangkau semua wilayah Indonesia. Konektivitas ini akan mengubah banyak hal, mengurangi biaya transportasi dan logistik terutama ke Indonesia Timur, mengurangi biaya pembangunan serta ketimpangan antar wilayah,” ujar AHY.

Ia menegaskan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kemajuan signifikan dalam memperkuat kolaborasi lintas kementerian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi momentum penting dalam mengawal realisasi program Asta Cita yang menekankan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pihak akan terus berkomitmen terus memperkuat kerja sama strategis antar lima kementerian yang memiliki peran langsung dalam pembangunan ekonomi daerah,” ujar AHY.

Ia mengaku terus mendorong dan menghadirkan kolaborasi yang erat antar lima kementerian yang berada di bawah Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Adapun lima kementerian tersebut meliputi Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Perhubungan; termasuk Kementerian Transmigrasi.