Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan optimistis target penerimaan pajak pada tahun 2026 dapat tercapai. Keyakinan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto yang menilai kinerja penerimaan pajak pada awal tahun menunjukkan tren positif dan menjadi dasar kuat untuk mencapai target pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Bimo, penerimaan pajak pada awal tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ia mengungkapkan bahwa pada Januari 2026, penerimaan pajak tercatat tumbuh sekitar 30 persen dibandingkan Januari tahun sebelumnya. Tren positif tersebut juga berlanjut pada Februari 2026 dengan pertumbuhan mencapai sekitar 30,2 persen.

Kinerja ini dinilai sebagai sinyal positif bagi penerimaan pajak sepanjang tahun. Bimo mengatakan bahwa capaian tersebut menjadi fondasi yang baik bagi pemerintah untuk menjaga momentum penerimaan negara sejak awal tahun anggaran.

Baca Juga
Kebijakan WFH ASN Dimulai April 2026, Hemat BBM hingga Triliunan Rupiah
Kunjungan ke Jepang, Presiden Prabowo Kantongi Investasi Ratusan Triliun
Kemenkes Ingatkan Ancaman Campak, Rumah Sakit Diminta Perketat Protokol

Ia menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak akan berupaya menjaga tren kinerja tersebut agar tetap stabil sepanjang tahun. Menurutnya, performa penerimaan yang baik pada awal tahun menjadi indikator penting bagi keberhasilan pencapaian target pajak nasional.

Pemerintah sendiri pada tahun 2026 menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun. Target tersebut merupakan salah satu komponen utama dalam pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial.

Bimo menjelaskan bahwa untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan mengandalkan dua strategi utama dalam pengelolaan penerimaan pajak, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

Strategi intensifikasi dilakukan dengan cara mengoptimalkan penerimaan dari basis pajak yang sudah ada. Hal ini mencakup peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan.