Menteri Budi Arie mengatakan jika  arahan kepada Satgas Anti Hoaks agar setiap informasi keliru baik berkategori hoaks, disinformasi, maupun misinformasi semuanya dilabeli stempel hoaks.

“Saya sudah instruksikan ke Satgas Anti Hoaks, tidak usah dibeda-bedakan mana disinformasi, misinformasi, malinformasi. Langsung saja semua distempelin hoaks biar publik gampang nangkep-nya.” ujarnya.

Dengan tegas Menkominfo menyebut kenetralan institusi Kementerian Kominfo dalam menindak pelaku penyebaran hoaks sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut ia mengungkap jika hal itu sejalan dengan peran strategis Kementerian Kominfo dalam menjaga ruang digital selama Pemilu 2024 berlangsung.

Baca Juga
Polisi Tangkap Pelaku Penipuan yang Pakai Foto dan Video Publik Figur di TikTok
Jokowi Teken Perpres Bentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri
Jokowi: Pentingnya Hilirisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

“Kita di Kominfo netral, siapapun kandidatnya, siapapun partainya kalau difitnah bisa melaporkan kepada kami,” tandasnya.

Terkait dengan proses hukum, Menkominfo menyatakan Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP).

“Kalau soal hukumnya, kita mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pokoknya kalau melanggar hukum, kami serahkan ke penegak hukum,” tegasnya. (*)