Jakarta, ERANASIONAL.COM – Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred) Indonesia mendeklarasikan sebuah inisiatif strategis bertajukk “No Tax For Knowledge” atau “Bebas Pajak untuk Ilmu Pengetahuan”. Gagasan ini mengusung wacana pemberian relaksasi pajak bagi perusahaan mdia yang terverifikasi kualitasnya, guna menjaga keberlangsungan bisnis jurnalistik di tengah tantangan ekonomi.
Inisiatif tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Forum Pemred, Retno Pinasti, usai gelaran Run for Good Journalism 2025 yang juga dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, pada Minggu (9/3/2025).
Retno menjelaskan, gagasan “No tax for knowledge” ini bertujuan agar perusahaan media bisa diberi insentif pajak. Namun, ia menekankan, relaksasi itu hanya diberikan bagi perusahaan media yang tersertifikasi.
“Untuk lembaga-lembaga institusi jurnalistik yang bagus, yang terverifikasi, yang memberikan edukasi dan informasi yang benar, kalau bisa dikurangi pajaknya,” kata Retno.
Merespon hal itu Menkeu Purbaya mengaku telah mendengarkan aspirasi dari Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Indonesia terkait media bisnis saat ini.
“Media massa harus memberikan kritik sehingga apabila ada kebijakan yang buruk atau kosong hingga berakhirnya ekonomi jatuh bisa diantisipasi,” kata Purbaya usai menghadiri Forum Pemred Indonesia di Jakarta, Minggu (16/11).
Bendahara negara megatakan dirinya juga sempat berdiskusi dengan pemred-pemrednya. “Mereka ngeluh katanya bisnis jurnalisme, media lagi turun. Saya bilang, ya itu karena anda kemarin-kemarin enggak protes cukup banyak, sehingga ekonomi jatuh, anda diem aja,” ujar Purbaya.
Purbaya mengatakan dirinya mendorong agar media industri ke depan harus terus memberikan kritik terhadap pemerintah agar ekonomi domestik tetap terjaga.
“Ke depan mesti kritik, kasih masukan biar kita enggak jatuh lagi ekonominya,” tandas Purbaya.
Tinggalkan Balasan