Jakarta, ERANASIONAL.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan kesiapannya memfasilitasi pesantren yang ingin membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
BGN membuka peluang kemitraan dengan investor maupun lembaga pendukung karena pembangunan dapur berstandar nasional membutuhkan pembiayaan yang cukup besar.
Juru Bicara BGN, Dian Fatwa, menjelaskan bahwa pengadaan fasilitas MBG tidak murah mengingat terdapat sejumlah standar teknis yang wajib dipenuhi.
Beberapa di antaranya mencakup instalasi pengolahan air limbah, penggunaan lantai epoksi, hingga penyediaan peralatan sterilisasi untuk wadah makanan.
“Jika pesantren terkendala pendanaan, kami berupaya mencarikan mitra yang bersedia berinvestasi,” ujar Dian kepada wartawan di jakarta, Rabu (26/11/2025).
Ia menambahkan, sejumlah pesantren bahkan memperoleh manfaat ekonomi setelah membangun SPPG secara mandiri.
Selain tidak lagi mengeluarkan biaya dapur untuk santri, mereka justru mendapat aliran dana dari pelaksanaan program MBG yang ikut memberdayakan santri serta pelaku usaha di sekitar lingkungan pesantren.
“Beberapa pesantren bisa surplus sejak memiliki dapur sendiri karena tidak perlu lagi membiayai konsumsi santrinya,” tambahnya.
Dian menegaskan bahwa pesantren diperbolehkan mendirikan SPPG selama memenuhi seluruh persyaratan sesuai petunjuk teknis dan standar operasional BGN.
Pesantren yang berada di bawah yayasan umumnya dapat mengelola dapur secara langsung, asalkan telah memiliki dokumen seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikat halal, serta sertifikasi kelayakan air untuk memastikan keamanan pangan dan kepatuhan syariat.
Menurutnya, dukungan juga kerap datang dari para alumni pesantren yang ingin berkontribusi, meski tidak selalu menggunakan pendekatan bisnis yang ketat.
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, meminta Kementerian Agama (Kemenag) mempercepat koordinasi dengan pesantren di seluruh Indonesia agar lebih banyak yang dapat menjadi penerima manfaat program MBG. Ia menyoroti rendahnya angka penerima program tersebut.
“Dari sekitar 11 juta santri dan 1 juta tenaga pengajar, baru sekitar 2 persen yang telah memperoleh manfaat MBG,” ujar Nanik.
Hingga September 2025, Kemenag melaporkan bahwa 40 pesantren di berbagai daerah telah membangun SPPG untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
Tinggalkan Balasan