Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan pentingnya efisiensi anggaran negara. Untuk itu, Presiden meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penyisiran menyeluruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 agar belanja pemerintah lebih efisien, tepat sasaran, dan selaras dengan program prioritas nasional.
Langkah efisiensi tersebut difokuskan pada belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang menjadi bagian dari belanja pemerintah pusat dengan pagu sementara mencapai Rp3.149,7 triliun. Meski demikian, pemerintah belum merinci secara detail pembagian pagu belanja K/L maupun belanja non-K/L dalam APBN 2026.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, menjelaskan bahwa kebijakan pengetatan belanja pada APBN 2026 memiliki semangat yang sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, namun dengan mekanisme pelaksanaan yang berbeda.
“Spirit-nya sama, yakni memastikan belanja negara efisien dan mendukung prioritas pemerintah, tetapi cara pelaksanaannya tidak lagi melalui pemblokiran anggaran,” ujar Luky dalam konferensi pers APBN KiTa edisi 2025, Kamis (8/1/2025).
Berbeda dengan kebijakan efisiensi pada 2025, pada APBN 2026 pemerintah akan menyisir belanja K/L dan menempatkan dana hasil efisiensi tersebut ke dalam Rincian Output (RO) khusus. RO ini dirancang sebagai instrumen fleksibel untuk mendukung program-program prioritas Presiden.
Meski dimasukkan ke RO khusus, Luky menegaskan bahwa anggaran tersebut tetap tercatat di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing kementerian dan lembaga.
“Anggarannya masih ada di K/L masing-masing. Namun, penggunaannya diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah dan Presiden. Jadi tidak ada pemblokiran, hanya pengaturan ulang,” jelas Luky, dikutip Minggu (11/1/2026).
Dana dalam RO khusus ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan anggaran yang bersifat dinamis sepanjang tahun berjalan, tanpa harus menunggu perubahan APBN yang memakan waktu.
Bahkan sebelum tahun anggaran dimulai, Kemenkeu telah lebih dulu melakukan penyisiran awal terhadap APBN 2026. Dari proses tersebut, pemerintah mencatat potensi efisiensi anggaran sebesar Rp60 triliun.
Tinggalkan Balasan