Suahasil juga mengungkapkan bahwa lonjakan belanja K/L terjadi signifikan pada akhir 2025. Hingga akhir November 2025, realisasi belanja K/L tercatat Rp1.110,7 triliun. Artinya, terjadi tambahan belanja sekitar Rp389 triliun lebih hanya dalam satu bulan terakhir.
“Peningkatan ini disebabkan oleh belanja tambahan dan pergeseran anggaran untuk menyesuaikan prioritas, termasuk pergeseran belanja non-K/L menjadi belanja K/L,” jelas Suahasil.
Ia mencontohkan belanja cadangan untuk bencana yang semula masuk kategori non-K/L, kemudian berpindah menjadi belanja K/L ketika bencana benar-benar terjadi dan ditangani oleh kementerian terkait.
Sementara itu, Kemenkeu juga melaporkan hasil pelaksanaan efisiensi anggaran pada 2025 yang merupakan mandat Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Dari total efisiensi sebesar Rp306,7 triliun, pemerintah telah membuka kembali blokir anggaran senilai Rp206,4 triliun.
“Pembukaan kembali dilakukan agar operasional dasar kementerian tetap berjalan dan belanja bantuan sosial tidak terganggu,” kata Suahasil.
Meski demikian, kebutuhan belanja yang meningkat membuat pemerintah tetap menyalurkan anggaran belanja tambahan (ABT). Hingga akhir Desember 2025, realisasi belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp2.602,3 triliun.
Suahasil menyimpulkan bahwa efisiensi bersih yang berhasil dicapai pemerintah sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp100 triliun.
“Kami berbelanja Rp100 triliun lebih rendah karena efisiensi di awal tahun, namun tetap fleksibel melakukan pergeseran anggaran untuk memenuhi program prioritas pemerintah,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan