Sejauh ini, sekitar 20 negara telah menandatangani piagam Dewan Perdamaian. Namun, sebagian besar sekutu AS di Eropa masih menahan diri dan belum menyatakan bergabung. Israel sendiri belum resmi menandatangani meski Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menyatakan niat negaranya untuk ikut serta. Skeptisisme muncul dari berbagai pihak yang mempertanyakan apakah BoP berpotensi menjadi tandingan baru bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengingat mandatnya yang luas dan kepemimpinan langsung oleh Presiden Trump.
Pertemuan 19 Februari mendatang akan menjadi pertemuan pertama sejak upacara penandatanganan piagam BoP di Forum Ekonomi Dunia Davos, Swiss, bulan lalu. Hingga kini, baru Argentina, Rumania, dan Indonesia yang secara terbuka menyatakan akan hadir. Negara lain masih belum memastikan tingkat kehadiran mereka.
Bagi Indonesia, kehadiran Prabowo Subianto dalam forum ini memiliki arti strategis. Selain memperkuat hubungan bilateral dengan Amerika Serikat, Indonesia juga berkesempatan menunjukkan komitmen terhadap perdamaian dunia. Namun, isu mengenai iuran besar yang harus dibayarkan menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah Indonesia perlu menimbang manfaat keanggotaan BoP dengan beban finansial yang ditanggung.
Pengamat hubungan internasional menilai bahwa langkah Indonesia menghadiri BoP bisa menjadi strategi diplomasi baru. Dengan bergabung dalam forum yang dipimpin langsung oleh Presiden AS, Indonesia berpotensi mendapatkan akses lebih besar dalam kerja sama ekonomi dan politik. Namun, mereka juga mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam dinamika politik global yang bisa menimbulkan kontroversi, terutama jika BoP dianggap sebagai upaya melemahkan peran PBB.
Tinggalkan Balasan