Menurut Nursatyo, strategi semacam ini bukan hal baru dalam praktik komunikasi pemerintahan modern. Banyak negara menerapkan model serupa, di mana lingkar terdekat pemimpin berfungsi sebagai penyangga komunikasi publik, terutama di era digital yang serba cepat dan emosional.
Lebih lanjut, Nursatyo menilai pendekatan tersebut efektif karena konflik, klarifikasi, maupun bantahan dapat diselesaikan di level pembantu presiden, tanpa harus menyeret kepala negara ke dalam perdebatan yang bersifat teknis atau sektoral.
“Ini membuat isu tidak berkembang liar. Klarifikasi cepat di level Seskab bisa menghentikan spekulasi sebelum eskalasinya membesar,” ujarnya.
Dalam banyak kesempatan, Teddy terlihat aktif menyampaikan penjelasan terkait kebijakan, agenda presiden, maupun isu yang berkembang di masyarakat melalui unggahan media sosial, baik dalam bentuk narasi teks, foto kegiatan, hingga video singkat.
Aktivitas ini dinilai mampu mengimbangi derasnya informasi dari berbagai sumber non-resmi yang kerap kali membentuk opini publik secara sepihak.
Selain klarifikasi isu, Nursatyo juga menyoroti konten-konten yang menampilkan sisi kerja keras pemerintahan, seperti aktivitas rapat hingga larut malam, koordinasi lintas kementerian, serta dinamika kerja di lingkungan Istana.
Menurutnya, konten semacam ini berkontribusi dalam membangun persepsi publik bahwa pemerintahan bekerja secara nyata dan tidak berjarak dengan realitas.
“Ini membantu menggeser citra pejabat dari sosok birokrat yang kaku menjadi figur yang bekerja di balik layar, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan penting untuk negara,” ungkap Nursatyo.
Pendekatan ini dinilai relevan di era digital, di mana publik tidak hanya menuntut hasil kebijakan, tetapi juga proses yang transparan dan dapat dipahami secara visual maupun naratif.
Tinggalkan Balasan