Di luar energi, kesepakatan tersebut juga mencakup impor komoditas pertanian senilai US$4,5 miliar. Indonesia menyetujui kuota wajib tahunan selama lima tahun berturut-turut, terdiri atas kapas sebanyak 163.000 metrik ton, kedelai 3,5 juta metrik ton, bungkil kedelai 3,8 juta metrik ton, serta gandum 2 juta metrik ton. Komoditas ini dinilai penting untuk mendukung industri tekstil, pakan ternak, dan pangan nasional.

Jika ditotal, komitmen impor Indonesia terhadap barang-barang asal Amerika Serikat mencapai US$33 miliar atau sekitar Rp558,5 triliun. Angka tersebut menjadi salah satu komponen terbesar dalam sejarah kesepakatan dagang bilateral kedua negara.

Baca Juga
Mahfud MD Kritik Penanganan Kasus Amsal Sitepu
Krisis Stok BBM Shell Belum Usai, SPBU Sepi dengan Plang Harga Rp 0
Peran Brand Ambassador Disorot, Dude Harlino dan Alyssa Soebandono Dipanggil Polisi

Namun demikian, dalam dokumen tersebut tidak terdapat klausul yang menetapkan target nilai pembelian barang Indonesia oleh Amerika Serikat. Komitmen Washington lebih difokuskan pada pelonggaran tarif dan pembukaan akses pasar. Salah satu konsesi spesifik yang tercantum adalah dalam Article 6.3 mengenai tekstil dan pakaian jadi.

Dalam ketentuan tersebut, Amerika Serikat berkomitmen memberikan tarif 0 persen bagi produk tekstil dan apparel Indonesia melalui mekanisme Tariff Rate Quota (TRQ). Skema ini memungkinkan volume tertentu produk Indonesia masuk ke pasar AS tanpa bea masuk, sebelum tarif normal diberlakukan untuk kuota berikutnya.

Airlangga menilai fasilitas tarif 0 persen ini akan memberikan dampak signifikan terhadap industri tekstil nasional.

“Sektor tekstil menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja. Jika dihitung dengan keluarga, dampaknya bisa menjangkau 20 juta masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Prof. Rizal Mahendra, melihat kesepakatan ini sebagai langkah strategis namun perlu diantisipasi secara cermat. Menurutnya, pembelian pesawat dan energi memang dapat memperkuat hubungan bilateral dan meningkatkan kepercayaan investor, tetapi pemerintah harus memastikan manfaat jangka panjangnya seimbang dengan nilai impor yang besar.

“Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Indonesia memaksimalkan akses pasar yang diberikan AS, khususnya untuk produk bernilai tambah tinggi. Jangan sampai neraca perdagangan semakin tertekan,” kata Rizal.