Menurut Azmi, penegakan hukum yang konsisten sangat diperlukan agar kasus serupa tidak terus berulang dan menjadi preseden buruk bagi sistem hukum nasional.
Azmi juga menyoroti pentingnya ketegasan pemerintah dalam menjaga capaian swasembada beras yang saat ini berhasil diraih Indonesia. Ia menyebut keberhasilan tersebut sebagai bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto yang dieksekusi dengan baik oleh jajaran pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian.
“Capaian swasembada beras ini tidak datang secara instan. Ini hasil kerja keras negara dan petani. Karena itu, harus dijaga bersama dan tidak boleh dirusak oleh praktik ilegal seperti penyelundupan,” kata Azmi.
Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap langkah Mentan Amran tidak hanya penting dari sisi kebijakan pertanian, tetapi juga sebagai bentuk konsistensi penegakan hukum.
Lebih lanjut, Azmi menekankan bahwa korban utama dari praktik penyelundupan beras adalah petani nasional. Masuknya beras ilegal dinilai dapat menekan harga gabah, mengurangi serapan hasil panen, serta mengancam kesejahteraan petani yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan Indonesia.
“Tindakan ini jelas merugikan hak ekonomi dan mereduksi kesejahteraan sekitar 115 juta petani nasional. Jerih payah mereka bisa sia-sia jika negara tidak hadir secara tegas,” ujarnya.
Menurut Azmi, ketegasan pemerintah dalam kasus ini sekaligus menjadi bentuk perlindungan negara terhadap petani dan sektor pangan nasional secara menyeluruh.
Azmi menilai langkah Mentan Amran tidak hanya tepat secara kebijakan, tetapi juga konstitusional. Penegakan hukum terhadap penyelundupan beras dianggap sejalan dengan amanat konstitusi untuk melindungi kepentingan rakyat dan menjaga sumber daya strategis nasional.
“Ini sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang bagi praktik ilegal yang mengorbankan kepentingan rakyat demi keuntungan segelintir kelompok,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan