Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih yang kembali mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Bahlil menegaskan bahwa keputusan untuk merombak susunan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Bahlil, para menteri pada prinsipnya adalah pembantu presiden, sehingga wajib patuh terhadap setiap kebijakan dan keputusan kepala negara, termasuk apabila Presiden memutuskan untuk melakukan evaluasi kinerja hingga perombakan kabinet.

“Kita sebagai menteri itu kan pembantu presiden. Yang namanya pembantu presiden, mengangkat dan memberhentikan menteri itu adalah hak prerogatif presiden,” ujar Bahlil usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Ketua Umum Partai Golkar tersebut menegaskan dirinya tidak dalam posisi untuk berspekulasi atau mengomentari lebih jauh isu reshuffle. Ia menyatakan akan tetap menjalankan tugas sesuai amanat yang diberikan Presiden Prabowo.

Isu perombakan kabinet kembali mencuat setelah Presiden Prabowo menggelar retret kabinet di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (6/1/2026). Dalam forum tertutup tersebut, Prabowo disebut melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri dalam menjalankan program-program prioritas pemerintah.

Beberapa sumber menyebutkan bahwa dalam retret tersebut Presiden juga sempat memberikan teguran kepada sejumlah menteri. Hal inilah yang kemudian memicu spekulasi publik dan pengamat politik terkait kemungkinan adanya kocok ulang kabinet dalam waktu dekat.

Namun, isu tersebut sempat dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia menegaskan bahwa hingga pertengahan Januari 2026, belum ada pembahasan resmi mengenai reshuffle.

“Reshuffle apa? Belum ada,” ujar Prasetyo Hadi di Kompleks DPR RI, Senin (19/1/2026).