Ia menambahkan bahwa migrasi ke social commerce memang menawarkan biaya lebih rendah, tetapi juga memiliki tantangan tersendiri, seperti keterbatasan fitur perlindungan konsumen, sistem pembayaran terintegrasi, hingga logistik yang belum semudah marketplace besar. Karena itu, sebagian UMKM kemungkinan akan mengadopsi strategi omnichannel, yakni tetap memanfaatkan marketplace untuk visibilitas, sembari mengarahkan pelanggan tetap bertransaksi langsung melalui media sosial.
Data dari berbagai lembaga riset menunjukkan bahwa penetrasi social commerce di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Popularitas live shopping di TikTok dan Instagram, misalnya, membuka peluang baru bagi UMKM untuk memasarkan produk secara interaktif. Format ini dinilai efektif membangun kepercayaan konsumen sekaligus mendorong pembelian impulsif.
Meski demikian, keberlanjutan model ini sangat bergantung pada konsistensi pelayanan dan reputasi penjual. Marketplace besar masih unggul dalam hal sistem escrow, jaminan pengembalian dana, serta integrasi logistik nasional. Oleh sebab itu, pilihan kanal distribusi akan sangat bergantung pada segmentasi pasar dan kapasitas manajerial masing-masing UMKM.
Di tengah dinamika tersebut, kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan pelaku usaha menjadi krusial. Pemerintah perlu memastikan ekosistem persaingan tetap sehat, sementara platform diharapkan mempertimbangkan keberlanjutan mitra UMKM sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang. Tanpa UMKM yang kuat, ekosistem digital juga akan kehilangan variasi produk dan daya tariknya.
Lonjakan biaya administrasi e-commerce kini menjadi isu penting dalam transformasi ekonomi digital Indonesia. Apakah UMKM benar-benar akan hijrah besar-besaran ke Instagram dan TikTok, atau memilih bertahan dengan strategi adaptif, akan sangat ditentukan oleh kebijakan platform dan respons regulasi pemerintah dalam beberapa waktu ke depan.
Tinggalkan Balasan